METRO – Polemik mengenai pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) bagi tenaga kontrak di lingkungan Pemerintah Kota Metro yang memicu ketidakpuasan hingga rencana aksi massa, dinilai bukan sekadar persoalan teknis kebijakan anggaran. Hal ini dipandang sebagai sinyalemen serius atas mulai retaknya wibawa kepemimpinan daerah dalam mengelola komunikasi publik dan aspirasi internal birokrasi.
Pemerhati Kebijakan Publik, Hendra Apriyanes, menyatakan bahwa tenaga kontrak adalah bagian vital dari struktur operasional pelayanan publik. Menurutnya, ketika ketidakpuasan mulai terekspresikan secara terbuka dari dalam sistem, hal itu menjadi indikator kegagalan komunikasi kebijakan yang sehat.
“Situasi ini adalah indikator bahwa komunikasi kebijakan antara pemerintah daerah dan aparatur non-ASN tidak terbangun secara sehat sejak awal. Dalam ilmu kebijakan publik, kondisi seperti ini sering menjadi titik awal erosi legitimasi kepemimpinan,” ujar Anes dalam keterangannya, saat di temui di kediamannya,Selasa (17/3).
Anes memberikan sorotan tajam pada kelompok pekerja lapangan, seperti petugas kebersihan atau yang dikenal sebagai Pasukan Kuning. Ia menilai, ketidakpekaan terhadap nasib mereka adalah potret nyata dari hilangnya nurani dalam birokrasi.
“Jangan lupa, ada Pasukan Kuning yang setiap hari berjibaku di lapangan. Mereka adalah ujung tombak wajah kota ini. Sangat ironis jika pemerintah menunjukkan ketidakpekaan terhadap mereka. Di balik perdebatan administratif ini, ada nilai nurani yang sedang dipertaruhkan,” tegas Anes.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pemimpin seharusnya memiliki kepekaan batin terhadap nasib para tenaga kontrak yang memikul beban ekonomi nyata, terutama menjelang hari raya. Ketika kebijakan hanya dipandang sebagai prosedur dingin tanpa melibatkan empati, di situlah wibawa moral seorang pemimpin mulai luntur.
Anes menilai kepemimpinan yang terlalu lama berada dalam zona nyaman birokrasi cenderung kehilangan sensitivitas sosial. Pemerintah seringkali merasa tugasnya selesai hanya karena prosedur administratif telah dipenuhi, tanpa peduli pada dampak psikologis dan sosial di lapangan.
“Pemerintah mungkin merasa sudah benar secara aturan, tetapi publik menilai pemerintah tidak hadir dalam ruang komunikasi yang menjelaskan, mendengar, dan merespons. Akibatnya, setiap kebijakan teknis dapat dengan cepat berubah menjadi panggung kritik terhadap gaya kepemimpinan pemerintah daerah,” tambahnya.
Anes juga mengingatkan bahwa otoritas moral dan wibawa kepemimpinan mulai dipertanyakan ketika publik merasa tidak didengar. Polemik ini harus dibaca sebagai peringatan bagi Pemerintah Kota Metro untuk mengevaluasi pola komunikasi mereka sebelum krisis kepercayaan ini menjadi permanen.
“Wibawa kepemimpinan tidak pernah dijaga hanya dengan kekuasaan formal. Ia dibangun dari kemampuan membuka ruang dialog dan merespons kritik dengan kedewasaan politik. Tanpa landasan nurani dan kepercayaan, kebijakan terbaik sekalipun akan selalu dipandang dengan kecurigaan,” pungkasnya.
Sebagai penutup, ia mengingatkan bahwa dalam sejarah pemerintahan daerah, kekuasaan mungkin bisa bertahan dengan kewenangan, tetapi kepemimpinan hanya bisa bertahan dengan kepercayaan dan integritas moral yang berpihak pada mereka yang bekerja di garda terdepan.(Red)
0 Komentar