Wiyadi Buka-bukaan soal Tudingan TSM Eva Dwiana-Deddy Amarullah
Laporan Reporter Tribunlampung.co.id Kiki Adipratama

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Tim pemenangan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bandar Lampung Eva Dwiana-Deddy Amarullah optimistis gugatan terhadap putusan KPU setempat dikabulkan oleh Mahkamah Agung (MA).

Pihaknya menggugat dengan laporan keberatan atas putusan KPU Bandar Lampung yang mendiskualifikasi paslon Eva Dwiana-Deddy Amarullah yang tercantum dalam surat nomor 007/HK.03/.1-KPT/KPU-Kot/1/2021 pada 8 Januari 2021.

Wiyadi, ketua Tim Pemenangan paslon Eva Dwiana-Deddy Amarullah, mengaku pihaknya telah mendaftarkan gugatan tersebut ke MA melalui kuasa hukum.

Wiyadi memastikan gugatan tersebut akan diterima meski belum mendapatkan nomor register dari MA.

Sekadar diketahui, MA sedang menerapkan work from home (WFH) akibat pandemi Covid-19.

“Gugatan kami pasti dikabulkan oleh MA. Kami tim paslon bekerja sama dengan tim bantuan hukum dan advokasi sudah mendaftar ke MA. Tapi seperti yang kita tahu, MA lockdown. MA akan buka lagi pada hari Senin,” kata Wiyadi, Minggu (17/1/2021).

Wiyadi mengatakan, waktu pendaftaran perkara gugatan ke MA tidak bisa dikatakan hangus mengingat kejadi luar biasa di tengah pandemi Covid-19.

Dia menjelaskan, merujuk pada surat edaran MA Nomor 1 Tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan tugas selama masa Covid-19 di lingkungan MA dan Badan Peradilan, pemeriksaan perkara dapat ditunda.

"Jadi dalam surat edaran itu dijelaskan, terhadap perkara perkara yang dibatasi jangka waktu pemeriksaannya oleh ketentuan undang-undang, hakim dapat menunda walaupun melampaui tenggang waktu," jelas Wiyadi.

"Dan hakim memerintahkan kepada panitera pengganti agar mencatat dalam berita acara adanya kejadian yang luar biasa berdasarkan surat edaran," terang Wiyadi.

Ketua DPRD Bandar Lampung ini juga menyatakan putusan paslon Eva Dwiana-Deddy Amarullah terbukti TSM tidaklah benar.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah bantuan beras Covid-19 yang disalurkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung selama 5 tahap, mulai April hingga pertengahan September 2020.

“Kami mencari bukti yang ada di masyarakat. Dalam bantuan itu jelas tertulis bantuan Pemerintah Kota Bandar Lampung Wali Kota Bandar Lampung Drs H Herman HN MM," kata Wiyadi.

Terkait info yang beredar bahwa bagi yang tidak memilih paslon nomor urut 3 tidak akan mendapat bantuan beras Covid-19, Wiyadi menegaskan bahwa tidak pernah ada statemen dari paslon ataupun tim pemenangan untuk memaksa atau menyampaikan hal tersebut kepada warga.

“Jadi kami menegaskan bahwa tidak pernah ada statemen dari kami atau paslon untuk memaksa atau menyampaikan kepada warga kalau mendapat beras harus memilih pasangan nomor urut 3,” sebut Wiyadi.

Terkait pembagian dana kelompok sadar wisata (pokdawis), Wiyadi juga menegaskan hal ini tidak ada kaitannya dengan paslon nomor urut 3.

Dana pokdawis tersebut bersumber dari dana pemerintah pusat yang diberikan kepada seluruh daerah di Indonesia.

Begitu juga dengan adanya tuduhan yang menyatakan paslon nomor urut 3 menggunakan dana PKK Bandar Lampung.

Menurutnya, Eva Dwiana sudah cuti sebagai ketua Tim Penggerak PKK Kota Bandar Lampung sejak 26 September hingga 5 Desember 2020.

Surat cuti tersebut juga sudah ditandatangi oleh ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung.

“Jadi selama proses kampanye dan pilkada, beliau tidak menjabat lagi sebagai ketua PKK Bandar Lampung, jadi tidak bisa dikait-kaitkan dengan kegiatan PKK,” kata Wiyadi.

Belum Teregistrasi

Nasib paslon wali kota dan wakil wali kota Bandar Lampung Eva Dwiana-Deddy Amarullah di ujung tanduk.

Setelah dibatalkan sebagai pasangan calon oleh KPU Bandar Lampung melalui surat nomor 007/HK.03/.1-KPT/KPU-Kot/1/2021 pada 8 Januari 2021, Eva Dwiana- Deddy Amarullah menemui hambatan dalam melakukan upaya hukum.

Langkah hukum yang ditempuh Eva Dwiana-Deddy Amarullah dengan menggugat putusan KPU Bandar Lampung ke Mahkamah Agung (MA) tak berjalan mulus.

Sebab, gugatan tersebut tidak dapat diregistrasi oleh MA.

Penyebabnya, MA sedang memberlakukan lockdown, sehingga pegawainya bekerja di rumah alias work from home (WFH).

Pasalnya, wilayah Jakarta saat ini masuk zona hitam Covid-19.


Batas waktu tiga hari kerja untuk melakukan upaya hukum pasca putusan KPU Bandar Lampung sudah hangus.

Waktu tiga hari kerja itu terhitung sejak Selasa (12/1/2021) lalu.

Hal tersebut dibenarkan oleh Komisioner KPU Bandar Lampung Fery Triatmojo seusai menyambangi gedung MA, Jumat (15/1/2021).

Kedatangan KPU Bandar Lampung ke MA untuk menanyakan kelanjutan gugatan paslon Eva Dwiana-Deddy Amarullah.

"Benar, MA belum menerima berkas permohonan upaya hukum apa pun terkait pembatalan calon di Pilkada Bandar Lampung hingga Selasa lalu," ujar Fery Triatmojo kepada Tribunlampung.co.id.

Ditanya lebih lanjut terkait nasib Eva Dwiana-Deddy Amarullah, ia masih enggan berkomentar.

Hal sama dikatakan Ketua KPU Bandar Lampung Dedy Triyadi.

Ia tak membantah laporan Eva Dwiana-Deddy Amarullah belum teregistrasi di MA.

Namun, ia belum dapat berkomentar banyak.

"Nah, kalo itu kita belum tahu. Tim kita memang sudah bertemu panitera MA di Jakarta. Tapi masih kita tunggu hasilnya seperti apa," kata Dedy Triyadi ditemui di kantor KPU Bandar Lampung, Jumat.

Dedy membenarkan saat ini MA sedang lockdown dan menerapkan WFH.

"Iya, sebagai informasi, lingkungan di MA ini sedang WFH dan dibatasi karena zona hitam kondisinya," beber Dedy Triyadi. (Tribunlampung.co.id/ Kiki Adipratama)