Rekap Wajib KTP-El di Lampung Baru 96 Persen
BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Jelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 mendatang, semua instansi melakukan persiapan untuk mensuksekan pesta demokrasi tersebut. Begitu juga dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Lampung.

Kepala Disdukcapil Lampung Achmad Saefulloh mengatakan, pihaknya terus melakukan sosialisasi dan jemput bola di masyarakat untuk melakukan perekaman KTP Elektronik bagi yang belum melakukan perekaman. Ia juga menghimbau kepada masyatakat bila sudah 17 tahun maka melakukan perekaman.

"Sampai dengan tanggal 20 September 2019 untuk yang perekaman dari 9.044.962 orang jumlah penduduk, yang wajib KTP ada 6.263.038 orang. Sudah mencapai 96% untuk perekaman se Lampung," kata Achmad Saefulloh saat ditemui di Kantor Pemerintah Provinsi Lampung, Rabu 25 September 2019.

Untuk pemilih dalam rangka Pilkada 8 Kabupaten/Kota di Lampung, pihaknya telah menekankan kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk melakukan perekaman khususnya bagi pemilih pemula. Pemilih pemula ini pada saat pemilihan sudah mencapai umur 17 tahun. Untuk lebih lengkapnya lagi nanti di Disdukcapil 8 Kabupaten/Kota yang mempunyai databasenya.

"Kita sudah melakukan sosialisasi dan jemput bola di masyarakat Kabupaten/Kota, termaksud hari libur juga melakukan perekaman. Kita juga di Provinsi melakukan supervisi," katanya

Kemudian pihaknya juga akan bekerjasama dengan Kemenkumham untuk melakukan pendataan dilapas apabila ada yang belum melakukan perekaman. Namun sampai saat ini ia belum menerima informasi mengenai laporan warga lapas tidak punya KTP Elektronik.

"Meskipun begitu sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2018 tentang peningkatan kualitas pelayanan maka dihimbau untuk jemput bola baik itu institusi swasta maupun organisasi yang memiliki kelompok masyarakat yang belum melakukan perekaman maka bisa difasilitasi dan dilayani," katanya

Ia mengatakan disetiap pagelaran pesta demokrasi data penduduk ini akan menjadi sorotan. Ia menjelaskan Disdukcapil menyajikan data kependudukan yang real sesuai dengan perekamannnya. Sedangkan KPU mempunyai aturannya sesuai dengan PKPU. Namun nantinya akan ada sinkronisasi antara data yang dimiliki oleh Disdukcapil dan KPU.

"Kalau kamikan tidak bisa menayangkan secara digital bila belum usia 17 tahun karena mereka belum melakukan perekaman. Tapi kalau KPU, meski belum punya KTP namun dihari pemilihan sudah masuk 17 tahun maka akan dilakukab pendataan agar bisa memilih," katanya.

#### EDITOR

Winarko

#### TAGS

#### KOMENTAR

loading...