Politik Natuna sampai Batam?
SABTU malam besok, jika tak ada aral melintang, saya akan bicara tentang Natuna di depan civitas akademika beberapa perguruan tinggi, akademi, sekolah tinggi, dan OKP se-Kota Batam. Undangan diskusi datang dari STAI Ibnu Sina Batam. Tempat acara, masih mencari!

Kepada Presiden Dewan Mahasiswa STAI Ibnu Sina, Habib, yang mendatangi saya bersama HMJ dan mahasiswa lainnya, Rabu malam lalu, saya bertanya tentang siapa saja yang akan tampil jadi pembicara. Menurut Habib, selain saya, ada Ketua KNPI Kota Batam Tedy M Nuh dan Ustaz Abu Ghaza. Oke, saya terima tawarannya, sebab kami diminta bicara dalam kapasitas masing-masing.

Saya diminta bicara sebagai pimpinan media dan Ketua PWI Kepri, akan menyorot seputar pemberitaan dan konsentrasi media terhadap beberapa isu mutakhir di Laut China Selatan (South China Sea) itu. Natuna memang terletak di hamparan LCS atau SCS atau Laut Natuna Utara (dipatenkan Presiden SBY). Selain itu, tentu saja karena saya adalah putra Natuna yang kini berkarier di luar Natuna. Orang media pula. Begitu alasan panitia saat mengundang saya.

Pembicara lain, yakni Tedy M Nuh, Ketua KNPI Kota Batam. Dia dianggap pantas berbicara dari sisi nasionalisme dan kepemudaan dalam memandang persoalan Natuna secara lebih spesifik. Apalagi belakangan isu klaim Cina (Tiongkok) atas LCS tetap merujuk kepada jalur perikanan tradisional mereka, Nine Dash Line (Sembilan Garis Putus-putus) dimana di dalamnya nyenggol kawasan ZEE Indonesia.

Dalam pada itu Ustaz Abu Ghaza diminta berbicara dari sisi hukum internasional dan hubungan multilateral negara-negara kawasan. Beliau juga dianggap akan mampu menguraikan bagaimana perjanjian UNCLOS 1983 tercipta dimana di dalamnya juga melibatkan pemerintahan Cina dalam penandatangannya. Lha kok sekarang Cina malah dianggap menodai kesepakatan mereka sendiri?

Bagi saya, masalah Natuna ini dimensinya luas. Karena ketertarikannya saya mempelajari lebih lanjut, ketika menulis catatan kecil kali ini, saya sedang berada di atas ketinggian 16 ribu kaki di atas permukaan air menuju Bandara Raden Sadjad Natuna. Saya ingin lebih menggali lebih dalam dimensi Natuna menurut orang-orang Natuna, yang tinggal di sana.

Hanya saja, malam sebelum saya menaiki tangga pesawat menuju Natuna, panitia kembali menghubungi saya. Katanya, Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Batam tidak mengizinkan aula mereka dipakai untuk acara tersebut. Alasan pihak Dispora Batam, dikhawatirkan acaranya akan nyerempet politik. Ya iyalah, masalah Natuna adalah soal politik internasional dan kepentingan NKRI.

Saya bertanya dalam hati, apakah karena narasumbernya saya, salah satu balon di Pilwako Batam? Saya tak mau berandai-andai. Juga tak mau berburuk sangka. Meskipun Habib kemudian memberikan sedikit bocoran alasan pihak Dispora tak mengizinkan tem­patnya dipakai. “Kemarin wak­tu mengizinkan tempat untuk acara Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, pihak Dispora mengaku kecolongan, Pak”.

Baiklah. Tak apa. Itu hak Dispora. Saya tak permasalahkan. Menurut Habib, saat ini dia masih mengusahakan memindahkan tempat acara. “Ya, paling banter kami kembali ke kampus saja, Pak. Buat acara di sana. Walaupun kami ingin keluar dari area kampus untuk semakin meneguhkan eksistensi STAI Ibnu Sina,” katanya. Aamiin, saya doakan. (*)