Polemik Pelibatan TNI Tangani Terorisme, KSP Siap Tampung Masukan
Menurut Sukamta, sejak 2018, DPR sudah mendesak agar ada perpres yang detail mengatur keterlibatan TNI mengatasi terorisme. Sebab, ada kelompok teroris yang bersenjata canggih yang harus dilawan oleh TNI.

Sukamta mengingatkan, pasal-pasal dalam perpres pelibatan TNI dalam mengatasi terorisme harus detail dan rinci. "Jangan ada salah tafsir di petugas nanti di lapangan,” ujar politikus PKS itu.

Rakyan Adibrata, peneliti terorisme, menambahkan bahwa Perpres TNI mengacu pada dua undang undang utama, yaitu UU TNI Tahun 2004 dan UU 5 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Pidana Terorisme.

Secara prinsip, kata dia, peran TNI bisa melakukan penangkalan, penindakan dan pemulihan, tentu dalam koordinasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

Pelibatan TNI dalam mengatasi ancaman terorisme skala tinggi harus berdasarkan perintah Presiden. "Itu sudah diatur dalam pasal 8 rancangan Perpres TNI, termasuk mengatasi pembajakan pesawat, "katanya.