Pemprov Lampung Dukung Kebijakan Pembelajaran Tatap Muka – Bebas Akses
KOMPAS/VINA OKTAVIA

Siswa berkonsultasi dengan guru secara langsung dengan tetap menerapkan protokol pencegahan Covid-19 di SMK Penerbangan Raden Intan, Bandar Lampung, Jumat (10/7/2020)

BANDAR LAMPUNG, KOMPAS — Pemerintah Provinsi Lampung mendukung kebijakan pemerintah pusat terkait pembelajaran tatap muka pada semester genap tahun ajaran 2020/2021. Pemerintah siap menindaklanjuti kebijakan itu dengan mengeluarkan surat edaran dan menggelar simulasi.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Sulpakar mengatakan, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan instansi terkait untuk membahas wilayah yang bisa menggelar pembelajaran tatap muka. Berdasarkan arahan pusat, penetapan zona dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi penyebaran Covid-19 di tingkat kecamatan.

”Daerah menyambut baik kebijakan ini karena secara umum orangtua siswa sudah menginginkan proses belajar tatap muka,” ujar Sulpakar saat dikonfirmasi di Bandar Lampung, Jumat (20/11/2020).

Sulpakar mengungkapkan, pihaknya menerima sejumlah keluhan dari orangtua terkait pembelajaran daring. Selain kendala sinyal internet, pencapaian materi pembelajaran juga tidak optimal. Selain itu, siswa juga tidak mendapatkan nilai-nilai karakter dari pembelajaran di sekolah. ”Anak-anak ini perlu melihat sosok guru dan teman-teman yang berprestasi sebagai contoh untuk membentuk diri,” ujarnya.

Baca juga : Sekolah di Lampung Bersiap Lakukan Pembelajaran Tatap Muka

KOMPAS/VINA OKTAVIA

Siswa berkonsultasi dengan guru secara langsung dengan tetap menerapkan protokol pencegahan Covid-19 di SMK Penerbangan Raden Intan, Bandar Lampung, Jumat (10/7/2020).

Untuk itu, Pemprov Lampung akan segera mengeluarkan surat edaran terkait kebijakan pembelajaran tatap muka. Hal itu agar pemerintah kabupaten/kota bisa segera menyiapkan sarana untuk memulai pembelajaran tatap muka.

Pada tahap awal, pembelajaran tatap muka akan mulai digelar di sejumlah kabupaten yang berstatus zona kuning. Kendati begitu, pembukaan sekolah di wilayah zona oranye atau merah dilakukan dengan mempertimbangkan penularan Covid-19 di tingkat kecamatan. Jika jumlah kasus Covid-19 sedikit, wilayah itu juga memungkinkan untuk memulai pembelajaran tatap muka.

> Jika jumlah kasus Covid-19 sedikit, wilayah itu juga memungkinkan untuk memulai pembelajaran tatap muka.

Saat ini, dari 15 kabupaten/kota di Lampung, dua daerah berstatus zona merah Covid-19, yakni Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Pesawaran. Sementara itu, 7 daerah berstatus zona oranye, yakni Kabupaten Way Kanan, Tanggamus, Pringsewu, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Timur, dan Kota Metro.

Adapun enam kabupaten lainnya berstatus zona kuning. Daerah itu adalah Mesuji, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Lampung Utara, Lampung Barat, dan Pesisir Barat.

Sulpakar menambahkan, sekolah di Lampung sebenarnya sudah memiliki fasilitas terkait protokol kesehatan Covid-19. Selain alat pengukur suhu tubuh, setiap sekolah sudah dilengkapi dengan sarana alat mencuci tangan. Siswa juga diwajibkan memakai masker selama proses belajar.

Kendati begitu, pemerintah juga masih akan menunggu arahan lanjutan dari pemerintah pusat terkait protokol kesehatan dan pembatasan jumlah siswa di sekolah. Jika sudah ada arahan, pemerintah daerah siap menggelar uji coba pembelajaran tatap muka di sekolah.

Baca juga : Guru Positif Covid-19, Pembelajaran Tatap Muka di Lampung Barat Dihentikan

KOMPAS/VINA OKTAVIA

Guru SMA Negeri 2 Bandar Lampung mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah secara daring, Senin (13/7/2020). Bandar Lampung masih melaksanakan kegiatan belajar jarak jauh untuk mencegah penularan Covid-19.

Terkait hal itu, Ketua Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI) Lampung Asep Sudarsono menyatakan, pihaknya mendukung kebijakan pemerintah pusat selama tetap menerapkan protokol kesehatan. Dia menilai, aspek keselamatan siswa tetap menjadi hal yang utama.

Selama ini, kata dia, banyak keluhan dari guru, siswa, dan orangtua terkait pembelajaran daring. Selain pencapaian kurikulum yang tidak optimal, siswa, khususnya di wilayah pelosok, kesulitan beradaptasi dengan pembelajaran daring. Hal itu membuat siswa tidak optimal mendapat pendidikan.