KPK Supervisi Kasus OTT Oknum Inspektorat Lampung
Ilustrasi. Medcom.id

* * *

Bandar Lampung (Lampost.co): KPK melakukan koordinasi dan supervisi penanganan tindak pidana korupsi dengan Polda Lampung, termasuk perkara-perkara yang mangkrak atau belum berjalan.

"Hari ini saya ke Polda Lampung, dalam kaitan supervisi dalam beberapa perkara tindak pidana korupsi," ujar Ketua KPK RI Irjen Firli Bahuri, Jumat, 7 Agustus 2020.

Salah satu catatan, Lampost.co perkara yang belum jelas progres penanganannya yakni operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Polda Lampung terhadap dua oknum pegawai Inspektorat Provinsi Lampung yang melakukan pemerasan pada Dinas Perindustrian Provinsi Lampung.

Soal perkara tersebut Firli juga menyebutkan akan melakukan supervisi dan membantu memecahkan kendala-kendala yang ada di tingkat penyidikan.

"Semua kita lakukan supervisi dan akan kita berikan bantuan (kerugian negara dan ahli pidana), Kapolda komitmen menyelesaikan semua perkara korupsi," katanya.

Sebelumnya, Polda Lampung telah menetapkan dua tersangka yakni auditor berinsial MM dan ED. MM awalnya terkena operasi tangkap tangan oleh Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Lampung pada 10 Oktober 2019, usai memeras Dinas Perindustrian terkait laporan pertanggungjawaban anggaran. Malamnya, ED menyerahkan diri usai MM ditangkap dan diperiksa.

Dari keduanya diamankan barang bukti berupa uang tunai Rp11 juta dari dua amplop. Rinciannya Rp10 juta dari 100 lembar pecahan uang Rp100 ribu, dan Rp1 juta dari 20 lembar pecahan uang Rp50 ribu.

Berdasarkan penelusuran Lampost.co, perkara tersebut hingga kini belum pernah menjalani persidangan di PN Tipikor Tanjungkarang, sejak keduanya dijadikan tersangka.

Penelurusan Lampung Post di Kejaksaan Tinggi Lampung, perkara tersebut terdaftar di Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Perkara 1104/L.8.1/Ft.1/10/2019 dan 1105/L.8.1/Ft.1/10/2019 dengan dua tersangka Mahyuzard Margapala dan Edy Kurnia Gustiyan.

Pokok perkara pada keduanya yakni dugaan tindak pidana korupsi yaitu pada Rabu, 10 Oktober 2019 sekitar pukul 10.30 WIB, menyalahgunakan kewenangan dan kekuasaan, memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu yaitu sejumlah uang. Terkait dengan pengurangan temuan pada pokok-pokok hasil pemeriksaan di Dinas Perindustrian Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019.

Perbuatan tersebut melanggar Pasal 12 Huruf e Atau Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Status Perkara tersebut hingga saat ini berdasarkan data yang diakses di Kejaksaan Tinggi Lampung masih berstatus pra penuntutan.

##### EDITOR

Adi Sunaryo