Ditjen Kebudayaan Gelar Rakor Nasional Bidang Kebudayaan di Bali, Beberapa Hal Ini Dibahas
TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA - Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta Kementerian Dalam Negeri menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Kebudayaan di The Westin Resort, Nusa Dua, Bali dari tanggal 18 sampai 20 Desember 2019.

Pembukaan Rakornas Bidang Kebudayaan ini dihadiri oleh 200 peserta berasal dari Ditjen Kebudayaan, perwakilan-perwakilan Kementerian/lembaga terkait, Gubernur, Walikota, Bupati serta dinas-dinas kebudayaan tingkat provinsi maupun kabupaten kota yang telah menyusun dan melengkapi Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD).

Sebagai informasi, Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) kabupaten/kota adalah dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam upaya Pemajuan Kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya.

Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten/Kota merupakan landasan kebijakan pembangunan Kebudayaan di daerah.

• Buka Rakornas BMKG, Presiden Berikan 3 Arahan Terkait Kerawanan Bencana di Tanah Air

• Natal dan Tahun Baru 2019-2020, Ditjen Hubud Catat Ada 222 Extra Flight

• Melihat Kebudayaan Bali Lewat Balinese Culture Performance di Terminal Bandara Ngurah Rai

“Pertemuan dengan jajaran kepala daerah ini bertujuan untuk mengintegrasikan alur perencanaan kebudayaan dari tingkat daerah hingga pusat, mempercepat upaya pemajuan kebudayaan di daerah, membentuk kesepahaman antara pemerintah pusat dan daerah mengenai arah pemajuan kebudayaan 5 tahun ke depan,” jelas Dirjen Kebudayaan Kemendikbud, Hilmar Farid, Rabu (18/12/2019).

Serta menciptakan pembagian peran yang jelas dan adil antara pemerintah pusat dan daerah di bidang kebudayaan, serta memperkuat upaya pemajuan kebudayaan dari desa sampai pusat.

Sehingga diharapkan akan terwujud sinkronisasi perencanaan dan aksi pemajuan kebudayaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dalam rakor ini juga diharapkan dapat menjadi ajang musyawarah untuk mufakat secara luas dan sebagai arena diskusi bagi pemerintah pusat serta pemerintah daerah guna mendapatkan penyelesaian tentang permasalahan dan upaya pemajuan kebudayaan di daerah.

Implementasi mekanisme sinkronisasi Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD), Rencana Pembarigunan Jangka Menengah Daerah (RNMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Implementasi mekanisme pembaruan PPKD.

Keterlibatan pemerintah daerah dalam aksi pemajuan kebudayaan nasional (Indonesiana, Pekan Kebudayaan Nasional (PKN) dan Gerakan Seniman Masuk Sekolah (GSMSM).

Sosialisasi agenda-agenda pemajuan kebudayaan tahun ke depan dan Sosialisasi pembagian peran pemajuan kebudayaan antara pemerintah pusat dan daerah, serta mewujudkan komitmen bersama antara pemerintah pusat dan daerah dalam upaya pemajuan kebudayaan sebagai arah pembangunan nasional Indonesia.

Hilmar Farid juga berharap hasil rakor ini akan menjadi sentral dalam upaya implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Semua pihak memandang Indonesia sebagai negara multi-etnik dengan keragaman budayanya.

Sudah saatnya mendapat perhatian dan komitmen kita bersama guna terwujudnya Indonesia yang berkepribadian dalam kebudayaan.

“Dengan demikian, diharapkan Rapat Koordinasi Nasional Pemajuan Kebudayaan ini, dapat memberi solusi atas permasalahan dan upaya pemajuan kebudayaan di Indonesia," ungkap Hilmar.

Hilmar menambahkan Mendibud Nadiem Makarim memiliki beberapa arahan atau fokus khusus di Kebudayaan.

Untuk itu Rakornas diadakan guna mengkomunikasikan arahan tersebut kepada daerah-daerah agar sinkron.

“Inisiatif-inisiatif yang kita lakukan mendapatkan sambutan di daerah dan bergema di daerah ataupun sebaliknya dari daerah ke pusat. Dan kita juga mendapat input untuk mengembangkan inisiatif itu ke daerah-daerah lain,” paparnya.

Inisiatif yang urgent menurutnya ada dua yakni pertama adalah keterlibatan milenial dimana ini disampaikan Mendikbud Nadiem seusai pelantikan.

“Kemarin beliau (Mendikbud) menekankan tradisi ini harus ada regenerasi. Jadi mengalihkan ke generasi selanjutnya. Dan ini bukan pekerjaan mudah tantangannya banyak,” tambahnya.

Karena saat ini seperti kita tahu kalangan muda atau milenial ketertarikannya pada seni tradisi atau sifatnya yang jauh di masa lampau itu kurang diminati.

Kemudian yang kedua adalah penggunaan teknologi digital karena saat ini kita ketahui komunikasi digital sangat menonjol di dalam membentuk kebudayaan kita secara umum.

“Dengan menggunakan teknologi digital menjangkau kalangan muda kita berharap ini akan jauh lebih hidup. Dan harapannya ya tentu ketika mengkomunikasikan ke daerah sinkronisasinya bisa berjalan,” jelasnya.

Dari hasil Rakornas Bidang Kebudayaan akan ada rencana tindak lanjut bersama antara pemerintah pusat dengan daerah.

Dalam rakornas ini akan diisi dengan berbagai sidang pleno dengan agenda seperti Sinkronisasi RPJMD dan RPJMN, kebijakan penganggaran kebudayaan di pusat dan daerah, program-program prioritas pemajuan kebudayaan.

Sedangkan sidang komisi akan beragendakan mengidentifikasi kendala aktual di lapangan, mengidentifikasi solusi atas kendala, pembagian peran serta kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah serta kesepakatan rencana aksi yang akan dikerjakan secara bersama antara pemerintah pusat dan daerah.(*)