Dewan Minta Pemkot Bandar Lampung Cabut Izin Pengusaha Tidak Taat Pajak
Saibumi.com, Bandar Lampung - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung harus kerja ekstra untuk menggenjot Pendapatan Asli daerah (PAD) melalui sektor pajak. Pasalnya, masih ada pengusaha yang tidak mentaati Perda Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pajak Daerah.

Dua usaha pijat refleksi yang kedapatan mangkir bayar pajak, yaitu Zen Reflexologi dan Fusion Reflexologi. Keduanya telah menunggak pajak sejak Januari 2019, sehingga total potensi pajak yang tidak masuk PAD lebih dari Rp400 juta. Dalam Perda diatur usaha jenis pijat refleksi dikenakan pajak 35% dari total pendapatan.

Menyoroti hal tersebut, DPRD Kota Bandar Lampung meminta Pemkot, dalam hal ini Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) memberikan sanksi tegas pengusaha yang melakukan pengemplangan pajak.

“Pengemplangan pajak sampai ratusan juta itu memang sudah keterlaluan, apalagi sudah berbulan-bulan tidak membayar, hal ini harus ada sanksi tegas dari Pemkot,” kata Anggota DPRD Bandar Lampung Fraksi NasDem, Naldi Rinara, Rabu, 25 September 2019.

Sanksi tegas yang dimaksud Naldi berupa penutupan tempat usaha dan mencabut ijin usaha agar memberikan contoh bagi pengusaha lainnya. Mengingat tidak ada itikad baik untuk membayar pajak.

“Tentunya harus ada surat peringatan terlebih dahulu, jika mereka tetap membandel maka cabut saja izinnya,” tegasnya.

Selain itu, kata Naldi, Pemkot juga bisa menerapkan sanksi yang membuat malu pelaku usaha yang melakukan pengemplangan pajak, yakni dengan cara memasang spanduk besar bertuliskan tempat usaha tersebut belum membayar pajak.

“Cara seperti itu sudah dilakukan kota-kota besar lainnya, seperti Jakarta dan Bandung. Penerepannya bisa membuat efek jera, karena pastinya malu jika tempat usahanya dipasang spanduk,” ungkapnya

Sebelumnya, diberitakan Saibumi.com, BPPRD Kota Bandar Lampung masih memburu wajib pajak usaha pijat refleksi yang menunggak pajak sejak Januari 2019, yaitu Zen Reflexology dengan jumlah kewajiban Rp192.723.673 dan Fusion Reflexology Rp221.099.796.

Akibat tunggakan pajak dua usaha pijat refleksi tersebut, lebih dari Rp400 juta tidak masuk ke dalam PAD. Bahkan, Zen Reflexology diduga sengaja tidak memfungsikan alat pencatat transaksi usaha wajib pajak (tapping box) sejak Juli 2019.

Padahal, sesuai Perda Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, Tempat Usaha Jenis Pijat Refleksi dikenakan pajak sebesar 35% dari total pendapatan.

Saat Saibumi.com mencoba mengkonfirmasi manajemen Zen Reflexology, pihak manajemen dikatakan tidak berada di tempat

"Mohon maaf, Ibu Meliana baru saja keluar kantor. Kalau kami tidak berwenang memberi keterangan," jawab salah satu pegawai.

Begitu pula pengakuan dari karyawan Fusion Reflexology saat didatangi menyatakan pemilik tempat usaha itu sedang tidak di tempat.

"Bos sedang di luar, silahkan tinggalkan nomor kontak saja. Nanti kami hubungi," tandasnya. (*)

Laporan Reporter Saibumi.com, Siska Purnama Sari.